Tutup Freeport dan Berikan Hak Penentuan Sendiri bagi Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak

Waa… waa… waa… waa… waa… waa… waa… waa… waa… waa!

Salam Solidaritas!

PT Freeport Indonesia telah lama menjadi malapetaka bagi bangsa West Papua. Kehadiran Freeport di tanah Papua tak bisa dipisahkan dengan kehadiran pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan kerusakan lingkungan di tanah Papua. Juga, pemerintah Indonesia ikut andil dalam malapetaka yang diderita bangsa West Papua.

Demi pengamanan proses penanaman modal, operasi-operasi militer digelar. Setelah Operasi Trikora pada 19 Desember 1961, ada beberapa operasi militer lain seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Force, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba, Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus. Nyaris semuanya dilakukan demi penguasaan wilayah West Papua. Demi kenyamanan dan keamanan proses penanaman modal belaka.

Pada tahun 2000, ELSHAM Papua membuat laporan tentang kekerasan aparat keamanan yang terjadi di berbagai wilayah di West Papua. Di Paniai, tercatat 614 orang meninggal, 13 orang hilang, 94 orang diperkosa. Di Biak, 102 orang meninggal, 3 orang hilang, 37 orang dianiaya, 150 orang ditahan. Di Wamena, 475 orang meninggal. Di Sorong, 60 orang meninggal, 5 orang hilang, dan 7 orang korban pemerkosaan. Di Jayawijaya, 137 orang meninggal, 2 orang hilang, 10 orang menjadi korban pemerkosaan, 3 orang menjadi korban penganiayaan. Belum lagi pembakaran rumah ibadah, kampung, rumah. Itu pun belum termasuk wilayah-wilayah lainnya, yang belum terdata dengan baik.

Dalam laporan Human Rights Watch, aparat keamanan di kawasan tambang diduga menggunakan fasilitas Freeport Indonesia seperti kendaraan, kantor, juga peti kemas perusahaan untuk mengangkut orang-orang. Tentu saja banyak yang berakhir dengan penyiksaan dan bahkan pembunuhan. Dari data laporan Polda Papua ke Pusat Keuangan Mabes Polri, Freeport diketahui telah mengucurkan dana sebesar Rp 43,9 miliar untuk Polda Papua pada 2015 dan Rp 21,4 miliar pada paruh tahun pertama 2016. Juga kita tak bisa melupakan laporan Freeport-McMoran pada Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang mencatat bahwa mereka menggelontorkan uang sebanyak 4,7 juta dolar AS pada 2001, dan 5,6 juta AS pada 2002, untuk keperluan “jasa keamanan pemerintah”. Oleh aparat keamanan Indonesia, dana besar itu dianggap sebagai “bantuan dari seseorang yang punya niat baik”.

Selain terhadap kekerasan terhadap kemanusiaan, Freeport Indonesia juga berperan besar pada kerusakan alam West Papua. Puluhan ribu ha hutan telah diubah menjadi hutan mati. Peluapan sungai akibat endapan limbah yang masuk dalam kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Limbah tailing yang dibuang ke Sungai Ajkwa, salah satu sungai di antara lima sungai lain di Mimika. Masih ada sungai-sungai lain seperti Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, Sungai Minjerwi, Sungai Aimoe, dan Sungai Tipuka. Freeport Indonesia telah mengkontaminasi perairan dengan cairan asam berbahaya bagi kehidupan akuatik.

PT Freeport, imperialisme Amerika dan kolonialisme serta militerisme Indonesia di West Papua merupakan kesatuan yang berperan besar terhadap rangkaian penindasan yang tersistematis di West Papua. Negara digunakan sebagai alat kelompok pemodal yang sedang berkuasa untuk melegalkan penindasan di bumi Papua. Kontrak karya pertama PT Freeport dan Indonesia dilakukan pada tahun 1967, sementara Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dilakukan pada tahun 1969, itu pun dengan praktik yang manipulatif serta tidak demokratis. Ini merupakan sebuah cerminan dari kolaborasi antara kapitalisme, kolonialisme dan militerisme yang diaplikasikan melalui praktik politik penggabungan paksa (aneksasi) Papua ke dalam bingkai Republik Indonesia tanpa memberikan kebebasan bagi Rakyat Papua untuk menentukan nasibnya.

Maka dari itu, kami Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, bersama Aliansi Mahasiswa Papua menuntut:

  1. Usir dan Tutup Freeport
  2. Audit kekayaan freeport serta berikan pesangon untuk buruh
  3. Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan
  4. Tarik TNI/Polri organik dan non-organik dari tanah West Papua
  5. Hentikan rekayasa konflik di Timika
  6. Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi bangsa West Papua
  7. Usut, tangkap, adili dan penjarakan pelanggaran ham selama keberadaan Freeport di West Papua
  8. Biarkan rakyat dan bangsa West Papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di Tanah West papua
  9. Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat eksploitasi tambang

Tuntutan darurat tersebut adalah bagian tak bisa dipisahkan dari proses penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa West Papua.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, pastisipasi dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

 

Salam Solidaritas!

Medan Juang, 29 Maret 2018

 

Jubir FRI-WP: Surya Anta

Ketua Umum AMP: Jhon Gobai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *